Kontras perlakuan negara semakin terlihat apabila dibandingkan dengan lembaga arbitrase. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase telah memperoleh landasan hukum yang kuat dan kepastian kelembagaan.
Arbitrase pada umumnya digunakan dalam sengketa bisnis dan korporasi yang bernilai ekonomi tinggi.
Sebaliknya, mediasi menjadi ruang penyelesaian bagi sengketa yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti konflik keluarga, waris, pertanahan, hubungan industrial, sengketa usaha mikro, konflik antarwarga, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Artinya, mediator sesungguhnya melayani kepentingan publik yang jauh lebih luas. Namun, justru profesi inilah yang hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum yang setara.
Ketimpangan tersebut patut menjadi refleksi bersama dalam pembangunan sistem hukum nasional.
Mediator sebagai Pilar Demokrasi Pancasila
Sila Keempat Pancasila menegaskan bahwa demokrasi Indonesia diselenggarakan melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kalimat tersebut bukan sekadar semboyan, melainkan desain konstitusional bangsa Indonesia.
Dalam kerangka itu, mediator memiliki posisi yang sangat strategis.
Mediator bukan hakim yang menjatuhkan putusan. Mediator juga bukan politisi yang memenangkan kepentingan tertentu. Mediator adalah fasilitator dialog yang membantu para pihak saling mendengar, memahami kepentingan masing-masing, membangun kepercayaan, dan menemukan solusi bersama.
Dengan demikian, memperkuat profesi mediator berarti memperkuat praktik Demokrasi Pancasila.
Apabila Indonesia memiliki Undang-Undang Mediator yang komprehensif, maka potensi konflik sosial, politik, pertanahan, hubungan industrial, maupun sengketa masyarakat dapat diselesaikan lebih awal melalui dialog yang bermartabat.
Tidak semua konflik harus berakhir di ruang sidang. Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui kriminalisasi. Banyak persoalan justru lebih efektif diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi mediator profesional.
Inilah wajah keadilan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
Saatnya DPR Menunaikan Amanat Konstitusi
Sebagai lembaga pembentuk undang-undang, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membangun sistem hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.
