Karena itu, pembentukan Undang-Undang Jabatan Mediator atau Undang-Undang Mediasi sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi profesi mediator, tetapi juga memperkuat budaya musyawarah, memperluas akses terhadap keadilan, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memperkokoh persatuan bangsa.
Lebih jauh lagi, kehadiran Undang-Undang Mediator merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian perbedaan.
Indonesia tidak membutuhkan demokrasi yang terus-menerus melahirkan polarisasi. Indonesia membutuhkan demokrasi yang mampu mempertemukan perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Sudah saatnya hukum Indonesia kembali kepada khitah konstitusionalnya: menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, memperkuat persaudaraan, dan mewujudkan perdamaian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Mengesahkan Undang-Undang Mediator bukan sekadar membentuk sebuah profesi. Lebih dari itu, negara sedang membangun fondasi peradaban hukum yang mengutamakan musyawarah, memuliakan perdamaian, dan mengembalikan Demokrasi Pancasila kepada jati dirinya. (rls/red)
