Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari kawasan hutan, keanekaragaman hayati, daerah aliran sungai, perkebunan, pertanian, pertambangan, energi, hingga potensi jasa lingkungan dan ekowisata. Kekayaan tersebut merupakan modal pembangunan sekaligus amanah konstitusional yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan Sumatera Utara yang tercatat dalam penetapan kawasan hutan sampai dengan 2022 mencapai 3.055.795 hektare, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar 1.891.763 hektare atau sekitar 61,9 persen dari luas kawasan hutan yang tercatat pada sumber tersebut.
Di sisi lain, data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023 menunjukkan bahwa alokasi perhutanan sosial di Sumatera Utara mencapai 611.472 hektare, sedangkan capaian akses kelola tercatat 110.511,84 hektare, atau sekitar 18,07 persen dari alokasi tersebut. Angka ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan secara legal, produktif, dan berkelanjutan.
Artikel ini menawarkan model kemitraan multipihak antara pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi alumni seperti KAHMI. Kemitraan tersebut diarahkan bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah, melainkan memperkuat tata kelola, transparansi, pengawasan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, penyelesaian konflik tenurial, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta konservasi sumber daya alam.
Kata kunci: Sumatera Utara, kehutanan, sumber daya alam, perhutanan sosial, kemitraan, masyarakat sipil, KAHMI, pembangunan berkelanjutan.
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Hutan merupakan ruang hidup, penyangga ekosistem, penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, sumber pangan, sumber ekonomi masyarakat, sekaligus bagian penting dari identitas sosial dan budaya masyarakat.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang tersebut juga menempatkan peran serta masyarakat sebagai bagian penting dalam pengurusan hutan.
Karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dilihat dari perspektif eksploitasi ekonomi. Ukuran keberhasilan pengelolaan SDA seharusnya mencakup sekurang-kurangnya empat dimensi: kelestarian ekologis, manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Persoalannya, kekayaan sumber daya alam Sumatera Utara juga menghadirkan berbagai tantangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD 2025-2029 mengidentifikasi antara lain menurunnya ketersediaan air, menurunnya keanekaragaman hayati, persoalan limbah dan persampahan, serta kerentanan wilayah pesisir sebagai bagian dari persoalan pembangunan lingkungan hidup.
Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.
Pengawasan pemerintah harus diperkuat oleh partisipasi masyarakat. Pengetahuan masyarakat lokal harus dipadukan dengan ilmu pengetahuan perguruan tinggi. Dunia usaha perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan. Sementara organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melakukan pendidikan publik, advokasi, pendampingan, pengawasan, dan membangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
