RPJMD Sumatera Utara juga mencatat bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB berada pada kisaran 3,13 persen pada 2024, setelah sebelumnya 4,04 persen pada 2020.
Penurunan kontribusi tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tujuan kebijakan kehutanan bukan semata-mata memperbesar kontribusi ekonomi sektor kehutanan, tetapi memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan.
Dengan kata lain, paradigma yang diperlukan adalah:
"hutan lestari, masyarakat sejahtera, ekonomi tumbuh, dan ekosistem terlindungi."
Perhutanan Sosial: Jembatan antara Negara, Hutan dan Masyarakat
Salah satu instrumen penting untuk memperkuat hubungan masyarakat dengan kawasan hutan adalah perhutanan sosial.
Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar penting penyelenggaraan perhutanan sosial. Regulasi tersebut mencakup berbagai skema pengelolaan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan sesuai ketentuan.
Data Statistik KLHK 2023 memberikan gambaran yang sangat penting.
Untuk Sumatera Utara, alokasi perhutanan sosial tercatat sebesar: 611.472 hektare Sedangkan capaian akses kelola yang tercatat: 110.511,84 hektare atau sekitar: 18,07 persen. Angka ini sekaligus menjadi tantangan dan peluang.
Jika alokasi tersebut benar-benar dapat dikelola masyarakat secara produktif dan berkelanjutan, maka perhutanan sosial berpotensi menjadi instrumen pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat desa, penguatan ketahanan pangan, pengembangan agroforestri, konservasi, dan pencegahan konflik tenurial. Namun pemberian akses saja tidak cukup.
Masyarakat harus mendapatkan pendampingan, kepastian kelembagaan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, pengolahan hasil, sertifikasi bila diperlukan, serta perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya hutan.
Masalah Utama: Akses Legal Harus Diikuti Kapasitas Masyarakat
Salah satu kekeliruan dalam membangun perhutanan sosial adalah menganggap bahwa persoalan selesai setelah masyarakat memperoleh izin atau persetujuan pengelolaan.
Padahal, akses legal hanyalah pintu masuk. Setelah itu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting:
Apa yang akan dilakukan masyarakat dengan kawasan tersebut?
