- kebijakan;
- perencanaan;
- regulasi;
- fasilitasi;
- pengawasan;
- penganggaran;
- penyediaan data;
- penyelesaian konflik;
- dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan kehutanan nasional.
PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kehutanan, termasuk perencanaan, pemanfaatan hutan, perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif. Regulasi tersebut saat ini telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 8 Tahun 2026 sehingga setiap program kemitraan perlu selalu mengacu pada ketentuan terbaru.
2. Masyarakat
Masyarakat sekitar hutan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
Mereka bukan hanya penerima bantuan.
Masyarakat harus menjadi:
- pengelola;
- pengawas;
- pelaku ekonomi;
- penjaga hutan;
- dan penerima manfaat.
3. KAHMI dan Organisasi Masyarakat Sipil
KAHMI dapat berperan dalam:
- kajian kebijakan;
- advokasi masyarakat;
- pendidikan lingkungan;
- pendampingan kelompok masyarakat;
- pemetaan masalah;
- penguatan kelembagaan;
- pengawasan sosial;
- mediasi konflik;
- serta membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
4. Perguruan Tinggi
