Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos _Aktifis Sosial-Politik Islam
QS Al-Fatihah merupakan surah pembuka Al-Qur’an yang secara teologis memiliki kedudukan fundamental dalam konstruksi keberagamaan Islam. Tujuh ayatnya memuat struktur teologis yang sangat padat: pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber otoritas, pengakuan terhadap sifat rahmah, kesadaran akan pertanggungjawaban, deklarasi loyalitas dan pengabdian, permohonan pertolongan, serta permohonan petunjuk menuju jalan yang lurus. Artikel ini berupaya membaca QS Al-Fatihah melalui perspektif komunikasi politik dan menawarkan konsep diplomasi transendental, yakni pendekatan diplomasi yang menempatkan nilai ketuhanan, rahmah, keadilan, amanah, pertanggungjawaban moral, dan orientasi kemaslahatan sebagai fondasi komunikasi kekuasaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan metode analisis teks terhadap QS Al-Fatihah, pembacaan tafsir, serta dialog dengan literatur komunikasi politik, komunikasi strategis, faith-based diplomacy and soft power. Artikel ini berargumen bahwa Al-Fatihah dapat dibaca sebagai suatu arsitektur komunikasi transendental: komunikasi dimulai dengan pengakuan terhadap sumber otoritas, dibangun melalui legitimasi moral, diarahkan kepada kemaslahatan seluruh alam, dibatasi oleh kesadaran pertanggungjawaban, kemudian diwujudkan melalui permohonan petunjuk menuju jalan yang lurus. Dalam perspektif politik, struktur tersebut mengandung kritik mendasar terhadap kekuasaan yang melepaskan diri dari etika, karena kekuasaan tanpa rahmah, keadilan, dan pertanggungjawaban transendental berpotensi berubah menjadi dominasi.
Komunikasi politik pada hakikatnya bukan sekedar aktivitas menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Ia merupakan proses pembentukan makna, legitimasi, persepsi, identitas, agenda publik, serta relasi antara kekuasaan dan masyarakat. Literatur komunikasi politik modern menempatkan pesan, komunikator, khalayak, konteks, dan kekuasaan sebagai unsur penting dalam memahami bagaimana komunikasi memengaruhi perilaku politik. Oxford Handbook of Political Communication, misalnya, menunjukkan bahwa komunikasi politik merupakan bidang interdisipliner yang mempertemukan kajian komunikasi, politik, media, dan perilaku politik.
Dalam perkembangan mutakhir, komunikasi politik juga semakin sulit dipisahkan dari komunikasi strategis. Komunikasi strategis tidak semata-mata berbicara mengenai teknik menyampaikan pesan, tetapi mengenai penggunaan komunikasi secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Literatur terbaru bahkan mengidentifikasi strategi, kekuasaan, modal, keselarasan strategis, dan konstruksi realitas sosial sebagai konsep-konsep penting dalam teori komunikasi strategis.
Persoalannya, komunikasi politik yang hanya berorientasi pada efektivitas dapat kehilangan dimensi etik. Pesan yang efektif belum tentu benar; komunikasi yang persuasif belum tentu adil; dan legitimasi politik belum tentu identik dengan legitimasi moral.
Di sinilah teks keagamaan dapat memberikan perspektif alternatif.
QS Al-Fatihah menarik dikaji karena surah ini tidak hanya menjadi bagian ritual yang dibaca berulang-ulang dalam sholat, tetapi juga merupakan teks yang mengandung konstruksi hubungan antara Tuhan, manusia, otoritas, moralitas, pertanggungjawaban, dan permohonan petunjuk. Tafsir Ibn Katsir, misalnya, menjelaskan kedudukan Al-Fatihah sebagai Ummu al-Kitab, Al-Hamid, Ash-Shalih, serta As-Sab‘ al-Matsani.
Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia secara ringkas menyajikan struktur Al-Fatihah sebagai berikut: memulai dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang; mengakui Allah sebagai Tuhan seluruh alam; menegaskan rahmah; mengakui kepemilikan atas hari pembalasan; menyatakan pengabdian dan permohonan pertolongan; kemudian memohon petunjuk menuju jalan yang lurus.
Dari struktur tersebut muncul pertanyaan akademik: apakah QS Al-Fatihah dapat dibaca sebagai paradigma komunikasi politik yang menempatkan kekuasaan di bawah kendali etika transendental (?)
Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.