3. Melakukan pemetaan kawasan perhutanan sosial dan konflik tenurial.
4. Mendorong percepatan akses kelola perhutanan sosial yang berkualitas.
5. Membangun pusat pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
6. Mengembangkan KUPS berbasis komoditas unggulan daerah.
7. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan teknologi.
8. Membangun mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kawasan hutan.
9. Mendorong investasi hijau yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
10. Menyusun laporan tahunan independen tentang kondisi SDA dan kehutanan Sumatera Utara.
Hutan Sumatera Utara bukan hanya milik pemerintah.
Hutan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan warisan ekologis yang harus dijaga bersama.
Namun menjaga hutan juga bukan berarti menutup seluruh ruang pemanfaatan ekonomi. Yang diperlukan adalah pemanfaatan yang adil, legal, produktif dan berkelanjutan.
Karena itu, paradigma pengelolaan SDA Sumatera Utara harus bergerak: dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari sektoral menuju kolaborasi, dari masyarakat sebagai objek menuju masyarakat sebagai subjek, dari pemberian akses menuju penguatan kapasitas, dan dari konflik menuju kemitraan.
KAHMI Sumatera Utara memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perubahan tersebut.
Sebagai organisasi yang menghimpun insan intelektual dari berbagai bidang profesi, KAHMI dapat menjadi jembatan antara gagasan dan kebijakan, antara pemerintah dan masyarakat, antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan lapangan.
Pada akhirnya, sinergi KAHMI Sumut dan pemerintah dalam pengelolaan SDA dan hutan bukan semata-mata agenda kelembagaan.