nasional

Opini: Sumber Daya Alam dan Hutan di Sumatera Utara: KAHMI Sumut dan Pemerintah Bersinergi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15:55 WIB

Apakah akan menjadi kebun produktif?

Apakah akan dikembangkan menjadi agroforestri?

Apakah akan menghasilkan komoditas unggulan?

Apakah akan dikembangkan menjadi ekowisata?

Apakah dapat menghasilkan jasa lingkungan?

Apakah masyarakat mampu melakukan pencatatan keuangan?

Apakah produknya memiliki pasar?

Apakah kelembagaan kelompok masyarakat kuat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perhutanan sosial membutuhkan ekosistem pendukung.

Karena itu, kemitraan pemerintah dan masyarakat harus bergerak dari paradigma "pemberian akses" menuju "penguatan kapasitas dan nilai tambah."

Mengapa Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Masyarakat Harus Diperkuat?

Pengelolaan SDA membutuhkan legitimasi hukum dari pemerintah, tetapi membutuhkan legitimasi sosial dari masyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan regulasi, anggaran, data, aparatur dan instrumen penegakan hukum.

Masyarakat memiliki pengetahuan lokal, pengalaman lapangan, jaringan sosial dan kedekatan langsung dengan sumber daya alam.

Perguruan tinggi memiliki kapasitas penelitian dan inovasi. Dunia usaha mempunyai kemampuan investasi, teknologi dan akses pasar.

Halaman:

Terkini