Organisasi masyarakat sipil mempunyai kemampuan advokasi, pendidikan publik dan pengawasan sosial. Jika seluruh kekuatan tersebut bekerja sendiri-sendiri, hasilnya akan terbatas.
Namun jika disatukan dalam satu kerangka kolaborasi, maka pengelolaan SDA dapat menjadi lebih efektif.
Posisi Strategis KAHMI Sumatera Utara
KAHMI memiliki modal sosial yang cukup besar karena anggotanya berasal dari berbagai disiplin ilmu, profesi, sektor usaha, birokrasi, akademisi, politik, hukum, ekonomi, sosial, teknologi dan masyarakat sipil.
Potensi tersebut dapat diarahkan untuk membangun Kemitraan Strategis Pengelolaan SDA dan Kehutanan Sumatera Utara.
Dalam konteks ini, KAHMI tidak perlu menempatkan diri sebagai pengganti pemerintah.
Sebaliknya, KAHMI dapat menjadi:
mitra strategis, jembatan komunikasi, pusat gagasan, penghubung keahlian, penguat kapasitas masyarakat dan pengawas sosial.
Peran tersebut sejalan dengan semangat pembangunan kolaboratif.
Model Kemitraan yang Perlu Dibangun
Saya menawarkan model:
"Pentahelix SDA dan Kehutanan Sumatera Utara"
Kemitraan melibatkan lima unsur utama:
1. Pemerintah
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam: