Dana Bencana Rp132 Miliar Disinyalir Mengendap di Ruang Gelap, Sekda Aceh Didesak Bertanggung Jawab, KPK Diminta Turun Tangan

Ilustrasi

Banda Aceh I Gebra24.com — Pengelolaan dana bencana Aceh senilai Rp132 miliar kini berada di bawah sorotan keras publik. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Alamp Aksi Aceh menilai dana kemanusiaan yang diklaim untuk penanganan banjir dan longsor itu justru mengendap di ruang gelap birokrasi, tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, menyebut dana tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Aceh sebesar Rp80,9 miliar, ditambah bantuan Kementerian Sosial Rp20 miliar, serta hibah dari pemerintah daerah lain sekitar Rp32 miliar. Total Rp132 miliar itu, kata Mahmud, seharusnya menjadi bantalan darurat bagi ribuan warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.

“Ini dana kemanusiaan, bukan dana politik atau dana senyap. Tapi sampai sekarang publik tidak tahu secara rinci ke mana uang Rp132 miliar itu dialirkan, siapa penerimanya, dan apa indikator keberhasilannya,” ujar Mahmud Padang dalam siaran persnya, Jumat 30 Januari 2025.

Menurutnya, ketertutupan informasi publik dalam pengelolaan dana bencana bukan persoalan administratif semata, melainkan sinyal kuat kegagalan tata kelola. Mahmud menilai situasi krisis kerap dimanfaatkan oleh elite kekuasaan untuk menghindari pengawasan dengan dalih darurat.

“Bencana selalu menjadi momen empuk untuk mematikan kontrol publik. Ketika data ditutup, maka dugaan penyelewengan menjadi masuk akal,” katanya.

DPW Alamp Aksi Aceh secara tegas menunjuk Sekretaris Daerah Aceh sebagai aktor kunci yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sekaligus Kepala Pos Komando Penanggulangan Bencana Aceh, Sekda Aceh dinilai memegang kendali penuh atas perencanaan, distribusi, dan pelaporan anggaran.

“Sekda Aceh tidak bisa cuci tangan. Semua jalur anggaran dan komando berada di bawah kendalinya. Jika data tidak dibuka, maka publik berhak menilai ada yang disembunyikan,” tegas Mahmud.

Ia menilai, absennya laporan terbuka tentang penggunaan dana Rp132 miliar berpotensi menjerumuskan pemerintah Aceh ke dalam krisis legitimasi. Di tengah penderitaan rakyat, pemerintah justru dinilai sibuk membangun narasi bahwa kondisi sudah terkendali.

Mahmud juga mengkritik pernyataan resmi pemerintah yang menyebut 11 kabupaten/kota terdampak telah membaik. Ia menyebut klaim tersebut bertolak belakang dengan fakta lapangan.

“Menyatakan kondisi sudah membaik tanpa data empiris adalah kebohongan publik. Di lapangan, rakyat masih berjuang dengan kerusakan, kehilangan, dan minimnya bantuan,” ujarnya.

Sorotan terhadap dana bencana ini semakin tajam jika dikaitkan dengan skala tragedi banjir bandang akhir November 2025 yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total 1.204 korban jiwa, Aceh mencatat angka tertinggi dengan 562 orang meninggal dunia. Bagi Alamp Aksi Aceh, tragedi ini bukan semata bencana alam, melainkan bukti kehancuran ekosistem dan kegagalan negara melindungi warganya.

Atas kondisi tersebut, DPW Alamp Aksi Aceh secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan supervisi dan audit investigatif terhadap aliran dana bencana Aceh.

“Jika transparansi tidak dibuka, maka KPK wajib turun tangan. Dana bencana tidak boleh menjadi ladang korupsi di atas  penderitaan rakyat,” kata Mahmud.

Ia menegaskan, tuntutan audit dan pengawasan bukan bentuk kriminalisasi kebijakan, melainkan upaya penyelamatan uang rakyat. Dalam sistem demokrasi, kata Mahmud, pejabat publik yang gagal mengelola krisis dan menutup akses informasi wajib dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun politik.

DPW Alamp Aksi Aceh menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah Aceh membuka data penggunaan dana Rp132 miliar secara menyeluruh dan independen. Jika tidak, tekanan publik terhadap Sekda Aceh dan desakan keterlibatan KPK dipastikan akan terus menguat. (rls/ybs/ops/mi)