Merasa 'Diprank' BPBD, Warga Kuta Trieng Blokir Jalan Tuntut Kejelasan Bantuan Bencana
Nagan Raya I Gebrak24.com – Kemarahan warga Desa Kuta Trieng kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tak terbendung lagi. Pada Senin (11/5/2026), massa nekat memblokir akses jalan sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai dan hanya memberikan janji palsu terkait penanganan korban bencana.
Aksi blokade ini dipicu oleh ketidakpastian penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan perbaikan rumah, mulai dari kategori rusak ringan hingga berat. Padahal, bencana sudah berlalu berbulan-bulan, namun realisasi bantuan tak kunjung tiba.
Koordinator aksi, Edy Azhari Pranata yang akrab disapa Bung Edy, menyatakan bahwa tindakan ini adalah akumulasi kekecewaan warga yang merasa dibohongi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Pihak BPBD sebelumnya sudah berjanji secara resmi untuk menjumpai warga Kuta Trieng pukul 09.00 WIB hari ini. Kami sudah menunggu di lokasi sejak pagi, tapi sampai jam 12.00 siang tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka," ujar Bung Edy kepada media.
Warga sempat memberikan toleransi waktu hingga pukul 16.00 WIB. Namun, ketidakhadiran pihak pemerintah tanpa alasan jelas akhirnya menyulut emosi massa hingga berujung pada penutupan jalan.
Masyarakat menilai ada kegagalan koordinasi yang sistematis di tingkat daerah. Bung Edy menegaskan bahwa ketidakhadiran BPBD menjadi bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menangani penderitaan rakyat.
"Masyarakat dipaksa hidup dalam kondisi tidak layak. Di tengah penderitaan ini, pejabat justru terkesan saling lempar tanggung jawab dan tertutup. Kami butuh transparansi," tegasnya.
Warga Kuta Trieng menegaskan bahwa aksi blokir jalan ini hanyalah awal. Mereka menuntut komitmen tertulis (hitam di atas putih) terkait jadwal pasti pencairan bantuan. Jika pemerintah daerah tetap bungkam, mereka mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar.
“Korban bencana tidak butuh pencitraan atau kunjungan formalitas. Kami butuh kepastian nyata. Jika tetap diabaikan, kami akan terus bergerak,” pungkas Bung Edy.
Hingga berita ini dimuat, pihak BPBD maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pembatalan pertemuan tersebut.
