SAPA Desak APH Bongkar Dugaan Setoran Dana Sekolah: Pendidikan Bukan Ladang KKN!
 |
| Fauzan Adami |
Banda Aceh I Gebrak24.com – Di tengah besarnya anggaran pendidikan yang terus mengalir setiap tahun, berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program pendidikan kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena dunia pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan tempat mencetak generasi berintegritas justru kerap terseret dalam berbagai persoalan tata kelola anggaran.
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami,Rabu (03/06),mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera mengambil langkah tegas terkait dugaan adanya setoran dana pada Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana yang mencuat di Kabupaten Bireuen.
Fauzan, isu tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai, setiap dugaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan harus ditangani secara serius karena menyangkut uang negara, kepercayaan masyarakat, serta masa depan dunia pendidikan Aceh.
“Ketika anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun, pengawasan juga harus semakin kuat. Jangan sampai program yang diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan sekolah justru dibayangi dugaan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Fauzan mengatakan, selama ini sektor pendidikan kerap menjadi perhatian publik karena tidak sedikit persoalan yang berujung pada temuan penyimpangan anggaran maupun kasus hukum. Karena itu, dugaan yang muncul terkait program revitalisasi sekolah harus dibuka secara terang agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin luas.
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak menunggu laporan resmi semata, melainkan proaktif melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang di lapangan. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan menunggu kerugian negara terjadi.
“Sekolah tidak boleh menjadi ruang yang rentan terhadap praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anak-anak didik harus melihat sekolah sebagai tempat belajar kejujuran, disiplin, dan integritas, bukan tempat yang dikaitkan dengan berbagai dugaan penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Fauzan turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, media dan masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Karena itu, ia berharap tidak ada pembatasan akses informasi yang dapat menghambat fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan program pendidikan.
SAPA juga meminta seluruh kepala SMA dan SMK penerima Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana dipanggil untuk dimintai keterangan guna memastikan ada atau tidaknya praktik permintaan fee maupun pungutan yang berkaitan dengan program tersebut.
“Jika tidak ada persoalan, tentu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tetapi jika ditemukan adanya pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Dunia pendidikan harus dibersihkan dari segala praktik yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak masa depan generasi Aceh,” pungkas Fauzan. (R)
