DPW NasDem Aceh Desak Pemerintah Beri Perhatian Serius bagi Anak Berkebutuhan Khusus
 |
| Indriani |
Banda Aceh I Gebrak24.com – Wakil Ketua DPW Partai NasDem Aceh, Indriani, mendesak Pemerintah Aceh untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) di seluruh wilayah Aceh. Menurutnya, langkah nyata diperlukan agar ABK memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik yang inklusif.
Indriani menilai hingga saat ini ketersediaan sarana pengembangan bakat maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) yang representatif masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Aceh.
"Anak-anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari masa depan Aceh. Pemerintah Aceh tidak boleh menutup mata. Kita butuh kebijakan strategis dan alokasi anggaran yang konkret untuk memastikan mereka mendapatkan hak tumbuh kembang dan perlindungan yang maksimal," ujar Indriani dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026)
Ia menegaskan terdapat sejumlah langkah yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah, di antaranya pemerataan akses pendidikan inklusif melalui penambahan dan peningkatan kualitas SLB, serta pelatihan bagi guru pendamping agar memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus sesuai metode yang tepat.
Selain itu, Indriani juga mendorong penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, mulai dari transportasi hingga ruang bermain yang aman dan mudah diakses. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan program konseling dan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu yang merawat anak berkebutuhan khusus.
Sebagai bagian dari komitmen politiknya, Indriani menyatakan DPW Partai NasDem Aceh akan terus mengawal isu perlindungan anak dan penyandang disabilitas, baik melalui jalur parlemen maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan yang harus diwujudkan bersama.
"Ini bukan sekadar tugas konstitusi, tapi persoalan kemanusiaan dan moral kita bersama. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak Aceh yang merasa ditinggalkan atau tidak dihargai bakat uniknya," tutup Indriani. (tim/red)
