Pontianak,Kalbar I Gebrak24.com — 12 Juli 2025, Penyidikan dugaan korupsi dalam pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan Pasir Panjang, Singkawang, kini memasuki fase krusial. Kejaksaan Negeri Singkawang memang telah menetapkan mantan Penjabat (Pj.) Wali Kota sebagai tersangka. Namun publik menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada satu nama.
Sorotan kini mengarah kepada Wali Kota 2021, yang tercatat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar pengalihan aset daerah. Muncul pertanyaan tajam:
> “Apakah Wali Kota 2021 benar-benar tidak mengetahui adanya prosedur yang dilewati? Atau justru tanda tangannya menjadi legalisasi formal terhadap proses yang kini diduga bermasalah?”
MoU: Bukan Sekadar Kertas, Melainkan “Tiket Legal” Proyek
Nota Kesepahaman (MoU) bukan hanya dokumen administratif. Saat Wali Kota 2021 menandatangani MoU pada 28 Juli 2021, ia tidak sekadar menorehkan tanda tangan. Ia mengesahkan tindakan hukum yang membawa konsekuensi besar, yakni:
- Memberikan legitimasi penerbitan HGB selama 30 tahun kepada PT Palapa Wahyu Group.
- Membuka jalur pengalihan aset daerah ke pihak swasta.
- Berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
- Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, menegaskan:
> “Jika Wali Kota tahu prosedur dilewati tetapi tetap tanda tangan, itu bukan sekadar kelalaian. Itu bisa menjadi kejahatan administrasi, bahkan masuk ranah pidana korupsi. Tanda tangan kepala daerah bukan hanya simbol, melainkan pintu tindakan hukum.”
Fakta yang Tidak Terbantahkan
