Dari hasil audit BPKP Kalimantan Barat serta investigasi berbagai pihak, terungkap sejumlah fakta penting yang menimbulkan tanda tanya besar:
Dokumen lelang tidak ditemukan. Tidak ada Rencana Umum Pengadaan (RUP), risalah rapat panitia, maupun dokumen evaluasi harga.
Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 3,142 miliar. Audit BPKP menyatakan nilai HGB yang diberikan jauh di bawah harga pasar.
Proses terbilang sangat cepat. Direktur PT Palapa Wahyu Group mengakui:
> “Selama 40 tahun lebih saya berjuang. Tapi di bawah Wali Kota 2021, proses ini selesai kurang dari satu tahun.”
Tidak ada nota keberatan. Hingga saat ini, tidak ditemukan catatan resmi atau disposisi dari Wali Kota 2021 yang memerintahkan penundaan atau verifikasi ulang sebelum penandatanganan MoU.
Celah Hukum yang Mengintai
