Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak hanya menghukum pelaku yang secara langsung mencuri uang negara. Pasal tersebut juga mengatur:
> “Setiap orang yang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.”
Tanpa tanda tangan Wali Kota, proses penerbitan HGB tidak akan berjalan. MoU menjadi tiket legal yang memuluskan keseluruhan skema.
Andri mengingatkan:
> “Membiarkan atau tidak mencegah terjadinya pelanggaran juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP. Turut serta tidak selalu berarti melakukan langsung. Diam pun dapat menjadi bentuk kejahatan.”
Dugaan Jejak Gratifikasi
Hingga saat ini, memang belum ada bukti gratifikasi langsung yang mengarah kepada Wali Kota 2021. Namun, publik menilai pernyataan Direktur PT Palapa Wahyu Group sangat mencurigakan:
> “Selama 40 tahun lebih saya berjuang. Tapi di bawah Wali Kota 2021, proses ini selesai kurang dari satu tahun.”
