DPD LSM MAUNG Kalbar mendesak agar audit legal MoU segera dilakukan untuk memastikan beberapa hal krusial:
Apakah Wali Kota 2021 diberitahu bahwa prosedur lelang tidak dilaksanakan?
Apakah Inspektorat atau lembaga pengawasan internal telah mencatat bahwa tanda tangan MoU dilakukan tanpa verifikasi hukum?
Apakah terdapat pola serupa dalam proyek-proyek lain di Kota Singkawang?
Andri menutup dengan peringatan keras:
> “Jangan sampai skandal Pasir Panjang hanya menumbangkan satu orang. Semua pejabat yang menandatangani dokumen cacat prosedur harus diperiksa. Karena tanda tangan MoU bukan sekadar tinta di atas kertas. Itu adalah meterai tanggung jawab hukum.”pungkasnya. (rls/ybs/ops/mi).
