Krisis Distribusi Semen Picu Lonjakan Harga Reclasseering Indonesia Komwil Sumut Desak Pengawasan Ketat Hulu ke Hilir

Ir.Jonson Sinulingga

Medan I Gebrak24.com - Pada Rabu, 10 Juni 2026 – Kelangkaan semen di tingkat retail/_panglong_ dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dan memicu kenaikan harga bahan bangunan yang tidak terkendali. Kondisi ini kini berdampak serius pada sektor konstruksi, khususnya proyek perumahan rakyat di Deli Serdang, Tanjung Morawa, dan sekitarnya.

*Ir. Jonson Sinulingga, Ketua Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Sumut sekaligus Ketua Asosiasi IKADERI Sumut - Ikatan Pengembang Rumah Berdikari*, menyatakan asosiasi menerima gelombang laporan dari pengembang terkait pasokan semen kritis selama 2 minggu terakhir.

> “Harga semen melonjak drastis dan tidak terkontrol. Dari semula *Rp49.000*, kini tembus *Rp60.000* per sak. Ironisnya, meski harga sudah melambung, barangnya tetap sangat sulit didapat di setiap _panglong_,” tegas Ir. Jonson.

1. Dampak Nyata: Pekerja & Rakyat Kecil Terpukul  

Krisis distribusi menimbulkan efek domino ke ekonomi akar rumput. Banyak proyek rumah rakyat terpaksa berhenti. Akibatnya tukang bangunan, pekerja harian, hingga _kernek_ kehilangan mata pencaharian karena tidak ada kepastian pasokan material.

2. Desakan Terbuka ke Pemprovsu & Gubernur Sumatera Utara  

Menyikapi situasi yang berlarut, Ir. Jonson menyampaikan imbauan tegas langsung kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya *Gubernur Sumatera Utara*.  

Ia mendesak Pemprovsu segera turun tangan melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga semen dan material pokok antar kabupaten/kota di Sumut. Isu ketimpangan pasokan & harga ini sangat sensitif karena langsung memukul sektor pembangunan rumah *Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*.  

> “Kami menghimbau dengan sangat kepada jajaran Pemprovsu dan Gubernur Sumatera Utara agar segera ambil langkah konkret menstabilkan harga komoditas semen antar wilayah. Intervensi ini mendesak demi melindungi masyarakat kecil dan memastikan program perumahan MBR tidak mangkrak. Langkah ini juga bukti nyata keselarasan kebijakan daerah dengan *arahan langsung Presiden RI* yang berkomitmen menjaga daya beli rakyat serta keberlanjutan program strategis nasional sektor perumahan,” urai Ir. Jonson.

3. Komitmen Kontrol Sosial Reclasseering Indonesia  

Keterlibatan mengawal isu kelangkaan ini wujud nyata tugas *Reclasseering Indonesia* sebagai _Badan Peserta Hukum negara dan masyarakat_. Lembaga menjalankan fungsi utama sebagai kontrol sosial dan pembinaan kemanusiaan.

*Tugas & Fungsi Spesifik:*  

1. *Kontrol Sosial*: Pengawasan sosial, pencegahan & pemberantasan penyakit masyarakat seperti perjudian dan narkoba demi ketertiban umum.  

2. *Bantuan Hukum & HAM*: Menegakkan supremasi hukum serta pendampingan HAM bagi masyarakat yang tersangkut masalah pidana, perdata, maupun tata usaha negara.  

3. *Rehabilitasi Sosial*: Bimbingan moral & pembinaan bagi narapidana/mantan narapidana agar insaf, memperbaiki diri, dan diterima kembali masyarakat.

4. Desakan Pengawasan dari Hulu ke Hilir  

Menutup pernyataan, Ir. Jonson meminta seluruh pejabat daerah terkait bergerak cepat dan tidak menutup mata terhadap kemacetan rantai pasok.  

“Kami mohon pejabat setempat serius turun langsung memeriksa dari hulu ke hilir di mana letak kemacetan distribusi semen ini. Persoalan harus segera diurai demi menyelamatkan nasib pekerja bangunan dan kelangsungan pembangunan rumah rakyat,” pungkasnya. (MS/ops/red/mi) 

*KONTAK MEDIA*  

Humas Reclasseering Indonesia Komisariat Sumatera Utara / Asosiasi IKADERI Sumut