Menanti Keberanian Parlemen Membongkar Anggaran "Anak Cucu" PLN

Medan I Gebrak24.com - Padamnya Sumatera secara massal akibat _blackout_ tidak hanya memadamkan lampu dan melumpuhkan roda ekonomi rakyat, tetapi juga menyibak tabir kelam pengelolaan infrastruktur vital milik negara. Berjatuhannya 12 menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV di jalur Galang–Simangkuk secara beruntun merupakan tragedi manajemen yang tak layak lagi ditutup dengan narasi kehumasan.

Saat jajaran direksi PT PLN (Persero) menyampaikan pernyataan berbelit dan kembali menjadikan "faktor alam" serta "cuaca ekstrem" sebagai tameng, publik berhak murka. Di era perubahan iklim yang menuntut adaptasi total, menyalahkan cuaca adalah wujud kemalasan berpikir dan pengelakan tanggung jawab. Konstruksi menara tegangan tinggi sejatinya sudah dihitung tahan terhadap cuaca ekstrem. Jika belasan menara itu roboh seperti kartu domino, maka sangat layak dicurigai ada anomali yang sengaja dipelihara di balik layar.

*Lemahnya Pemeliharaan Prediktif dan Mendesaknya Audit Fisik*

Kejadian ini menegaskan kelemahan mendasar yang lama disuarakan para pakar: gagalnya PLN beralih dari pemeliharaan reaktif (_rusak dulu, baru dibenahi_) ke pemeliharaan prediktif (_predictive maintenance_). Secara dokumen, perusahaan raksasa ini disebut penuh inovasi. Tapi di lapangan, ke mana sensor kemiringan, teknologi _Internet of Things_ (IoT), dan sistem pemantauan kelayakan material yang seharusnya membaca "kelelahan" struktur jauh sebelum menara itu ambruk?

Solusinya tidak bisa hanya sekadar menyambung kabel yang putus. Wajib ada *Audit Investigatif Menyeluruh untuk Tiang SUTT dan SUTET* oleh pihak independen. Pengujian integritas fondasi, kadar korosi baja, sampai validasi pemasangan sensor tidak boleh lagi ditangani internal demi menghindari benturan kepentingan. Harus dibuktikan apakah laporan perawatan di meja direksi benar sesuai kondisi karat dan rapuhnya besi di lapangan, atau hanya sekadar laporan "asal atasan puas".

*Labirin Anggaran di Pusaran "Anak Cucu" Perusahaan*

Inilah akar masalahnya. Setelah restrukturisasi, birokrasi PLN makin berlapis lewat skema _holding_, _subholding_, hingga sederet anak, cucu, dan cicit perusahaan. Rantai panjang ini berpotensi menjadi labirin tempat anggaran perawatan dipotong, disubkontrakkan ke vendor bermasalah, atau bahkan hilang tanpa jejak. Kementerian BUMN wajib melakukan evaluasi total yang menyasar seluruh ekosistem ini, tanpa pilih kasih, sampai ke vendor pelaksana harian.

Namun evaluasi internal kementerian saja belum cukup. *Pada titik inilah keberanian parlemen sangat dinanti.*

DPR RI, khususnya Komisi VI dan Komisi VII, tidak boleh membiarkan tragedi ini berakhir sebatas Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang ujungnya saling memaafkan. Parlemen harus berani memanggil secara paksa seluruh jajaran direksi PLN beserta pimpinan "anak cucu" perusahaan yang memegang dana perawatan transmisi. Parlemen harus membedah satu per satu lembar laporan keuangan mereka: berapa besar alokasi dana untuk mitigasi risiko, siapa penerima tender perawatan menara, dan kenapa spesifikasi perawatannya bisa bermuara pada kelemahan struktur massif?

Jika dalam RDP nanti parlemen mendeteksi gelagat tak sedap berupa _mark-down_ mutu material perawatan atau proyek _maintenance_ fiktif, maka palu sidang harus segera diketuk untuk memanggil *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*. BPK wajib turun melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi birokrasi di sektor utilitas ini.

---

> _Blackout_ Sumatera adalah sinyal darurat. Listrik adalah nadi kehidupan bangsa, bukan alat korporasi untuk mengakali anggaran. Jika parlemen dan negara tak punya keberanian membongkar "anak cucu" PLN yang abai ini, maka jangan salahkan rakyat jika kelak kegelapan kembali ditetapkan sebagai "takdir" yang harus diterima begitu saja.