Opini: Sebuah Pesan Untuk Generasi Yang Kelak Akan Menikmati Janji 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

Banten I Gebrak24.com - Cerita korupsi di Indonesia memang sudah menjadi satu rangkaian episode kisah yang tak kunjung selesai. Korupsi terus terjadi di semua program, pelaksanaan proyek, di segenap bidang pekerjaan -- tidak hanya di tempat yang mengurus uang, tapi juga di bidang, pendidikan, kesehatan hingga instansi keagamaan. Dan mereka yang melakukan semuanya adalah orang pintar, berpangkat tinggi, bertitel hebat tapi abai pada etika dan moral serta tuntunan agama yang sudah mengancam dengan ganjaran dosa serta menjadi penghuni neraka.

Kebobrokan akhlak yang melibas intelektualitas ini jelas karena tidak memiliki basis spiritualitas yang kuat. Sehingga gerakan kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual  semakin mendesak untuk dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perlawanan balik dari budaya korupsi yang semakin mewabah sampai membuat semua pekerjaan diselewengkan,  dimanipulasi dan dikomersialkan demi memperoleh pulus, bukan sekedar untuk tidak miskin, tetapi lebih menginginkan agar bisa lebih kaya dan dapat hidup mewah mengikuti nafsu dan syahwat hewani yang makin tidak mampu untuk dikendalikan, seperti perlombaan untuk menjadi pemenang dari siapapun yang dianggap paling unggul.

Itulah sebabnya dari perilaku budaya mereka yang telah kerasukan syaitan korupsi selalu tampil dengan kemewahan dan kesombongan dengan mengkoleksi sejumlah barang mewah, mulai dari tempat tinggal hingga kendaraan mewah -- meski nyaris tidak sempat mereka nikmati -- karena memang lebih sibuk untuk mengikuti kompetisi mengumpulkan pundi-pundi dengan cara apapun agar bisa semakin menggunung dan  menumpuk di brankas maupun di bunker.

Perilaku koruptor, tidak perduli apakah duit yang dientit itu adalah milik orang miskin, atau hasil dari tetesan keringat rakyat yang dikumpulkan bertahun-tahun, seperti dana haji, uang MBG ( Makan Bergizi Gratis), dana pensiun hingga duit asuransi dan uang subsidi untuk rakyat miskin, semua mereka anggap halal seperti cara mereka melakukan penilepan atau cara manipulasi dengan kecerdikan dan ketangkasan yang sepenuhnya menggunakan akal pikiran yang terlepas bebas dari kontrol batin yang terjaga di dalam hati nurani sebagai berkah dari ilahi Rabbi. 

Karena itu para koruptor serta  pengkhianat amanah rakyat pantas dikutuk sampai tujuh kepada  generasi agar diazab atas penderitaan mereka yang menjadi korban akibat dari perilaku mereka yang tidak beradab itu, sehingga harga pangan pokok serta kebutuhan sehari-hari yang sepatutnya disubsidi dan memperoleh kemudahan serta harga yang terjangkau untuk dibeli, telah menjadi dera dan derita rakyat tidak pernah bisa dijawab secara memuaskan dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, masalah hukum yang tidak adil -- mulai dari pembahasan  RUU hingga praktik pelaksanaannya yang pilah-pilih atas dasar kemampuan dan kemauan untuk dikonversi dalam bentuk uang, sungguh melukai hati rakyat. Sehingga pilihan sikap untuk mengantisipasi,  pembenahan,  pembelaan hingga perlawanan dalam bentuk apapun, jadi pilihan terpaksa yang   sangat mungkin terjadi di luar nalar siapapun. Itulah sebabnya ada  kencenderungan rakyat memilih cara tersendiri untuk mengeksekusi suatu kasus atau masalah yang menjadi soal dalam kehidupan sehari-hari.

Janji dan harapan yang terus ditiupkan, kini tak lagi dapat dijadikan pegangan, sehingga rakyat terpaksa harus menetapkan sendiri pilihan sikapnya, terutama terhadap berbagai masalah dan urusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Akibatnya, sikap perduli, gotong royong, sikap dan sifat kebersamaan, solidaritas hingga partisipasi menjadi kendor atau bahkan terputus, hingga sulit untuk ditautkan atau disambung kembali. Akibatnya, pada persilangan inilah sifat dan sikap kapitalisme -- neoliberal serta  materialistik -- jadi membuncah dalam budaya membangun peradaban baru yang  kelak bisa sangat dominan mewarnai generasi Indonesia emas lantaran terlalu lama menunggu dan menanti -- 100 tahun janji kemerdekaan yang tak kunjung terwujud. ***

Banten, 6 Juni 2026