Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
"Pengelolaan Energi Migas dan Tambang Emas Rakyat yang Ramah Lingkungan, Transparan, Terukur, dan Tidak Melanggar Hukum"
Medan I Gebrak24.com - Pengelolaan minyak dan gas bumi serta pertambangan emas rakyat merupakan salah satu persoalan strategis dalam pembangunan Indonesia. Di satu sisi, sumber daya alam merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, lemahnya akses masyarakat terhadap legalitas, teknologi, modal, informasi, dan pengawasan dapat melahirkan kegiatan pertambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.
Artikel ini menawarkan suatu model kebijakan berupa Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Masyarakat (PKP-LM) yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memperoleh ruang partisipasi, akses informasi, perlindungan hukum, peningkatan kapasitas ekonomi, serta hak untuk ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Model ini tetap menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam penguasaan sumber daya alam, sedangkan lembaga masyarakat berperan sebagai mitra sosial, pengawas partisipatif, pelaksana pemberdayaan, dan penghubung kepentingan masyarakat.
Secara hukum, gagasan ini dapat dikembangkan dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rezim pertambangan mineral dan batubara, rezim minyak dan gas bumi, peraturan lingkungan hidup, keterbukaan informasi publik, serta prinsip pemerintahan yang baik. UU Minerba memberikan dasar bagi keberadaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), termasuk kewajiban pemegang IPR untuk mematuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan.
Model yang ditawarkan menekankan lima prinsip utama: legalitas, keadilan rakyat, keterbukaan, pengawasan independen, dan keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, tujuan akhir program bukan sekadar meningkatkan produksi migas atau emas, tetapi memastikan bahwa kekayaan alam menghasilkan manfaat yang lebih adil, pekerjaan yang layak, lingkungan yang terlindungi, dan penerimaan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
1. Kekayaan alam Indonesia seharusnya tidak berhenti sebagai angka produksi, nilai investasi, atau penerimaan negara. Di balik setiap barel minyak, meter kubik gas, dan gram emas terdapat tanah tempat masyarakat hidup, air yang diminum, hutan yang menjadi penyangga kehidupan, serta masa depan generasi yang belum lahir.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak semestinya hanya menggunakan indikator produksi dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga harus diukur dari pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang adil? Apakah lingkungan tetap hidup? Apakah izin dapat diawasi? Apakah penerimaan dapat diketahui publik? Apakah masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan keberatan? Dan apakah hukum berlaku sama bagi pemodal besar maupun rakyat kecil?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena sektor migas tetap merupakan sektor strategis nasional. Pada 2025, lifting minyak bumi Indonesia, termasuk NGL, mencapai 605,3 ribu barel per hari atau sekitar 100,05 persen target APBN. Produksi rata-rata gas bumi mencapai 6.789 MMSCFD berdasarkan laporan kinerja Ditjen Migas.
Di sektor mineral, pemerintah melalui Badan Geologi secara rutin menerbitkan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara sebagai basis pengambilan kebijakan. Publikasi 2025 menggunakan data per Desember 2024 dan menekankan pentingnya data yang akurat serta mutakhir dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral.
Namun, besarnya nilai ekonomi tersebut harus berhadapan dengan realitas masyarakat. Pertambangan rakyat sering berada di antara dua keadaan: masyarakat membutuhkan sumber penghidupan, tetapi aktivitasnya dapat berlangsung tanpa legalitas, tanpa teknologi keselamatan yang memadai, dan tanpa pengelolaan lingkungan yang benar.
