9. laporan audit; dan
10. laporan publik secara berkala.
Informasi yang tidak dikecualikan menurut hukum harus tersedia bagi masyarakat.
Prinsip ini juga sejalan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang transparan, objektif dan profesional sebagaimana ditekankan dalam UU Administrasi Pemerintahan.
10. Indikator Kinerja yang Terukur
Program tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya rapat.
Indikator keberhasilan harus konkret.
Bidang| Indikator
Legalitas| Persentase kegiatan yang memiliki izin sesuai ketentuan
Ekonomi| Pendapatan masyarakat dan jumlah tenaga kerja lokal
Produksi| Volume produksi yang tercatat dan terverifikasi
