Kajian hukum mengenai pertambangan rakyat juga menunjukkan bahwa perubahan rezim regulasi menimbulkan persoalan mengenai akses legalitas, kewenangan, pembinaan, dan pengawasan masyarakat penambang.
Di sinilah negara perlu hadir bukan semata-mata sebagai aparat penindak, melainkan juga sebagai pembuka jalan legalitas, pemberi pembinaan, pengawas, dan pelindung masyarakat.
2. Landasan Konstitusional: Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan fondasi utama bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Konsekuensinya, pengelolaan migas maupun mineral bukan sekadar transaksi ekonomi antara pemerintah dan perusahaan. Pengelolaan tersebut merupakan bagian dari mandat konstitusional.
Karena itu, terdapat dua prinsip yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, negara tidak boleh kehilangan kendali atas sumber daya strategis.
Kedua, penguasaan negara tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menjauhkan masyarakat dari manfaat sumber daya alam.
Negara harus hadir sebagai regulator, pengelola kebijakan, pemberi izin, pengawas, dan penjamin kepentingan umum. Masyarakat harus memperoleh ruang partisipasi dan manfaat ekonomi yang sah.
Dengan demikian, konsep kemitraan bukan berarti negara menyerahkan sumber daya alam kepada lembaga masyarakat. Kemitraan adalah mekanisme untuk mempertemukan kewenangan negara, kepentingan masyarakat, kapasitas dunia usaha, dan tanggung jawab lingkungan dalam satu sistem yang dapat diawasi.
3. Landasan Hukum Pertambangan Rakyat
UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah UU Minerba memperkuat pengaturan mengenai perizinan, termasuk Izin Pertambangan Rakyat, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.
IPR sendiri merupakan instrumen legal untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas. Ketentuan UU tersebut menetapkan bahwa IPR dapat diberikan kepada perseorangan maupun koperasi dengan batas wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu. Pemegang IPR juga diwajibkan mematuhi ketentuan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan.
PP Nomor 96 Tahun 2021 menjadi salah satu aturan pelaksana penting dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Regulasi tersebut mengatur antara lain IPR, IUP, IUPK, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan tanah, rencana kerja, laporan, serta sanksi administratif. PP tersebut kemudian telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.
Artinya, program pemberdayaan tambang rakyat harus ditempatkan dalam koridor perizinan berusaha yang sah, bukan memberikan legitimasi terhadap pertambangan tanpa izin.
