Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang emas.
Bukan hanya tentang minyak.
Bukan hanya tentang gas.
Ini adalah pertanyaan tentang siapa yang menikmati kekayaan alam dan siapa yang menanggung risikonya.
Jika keuntungan hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak sementara masyarakat menanggung pencemaran air, kerusakan tanah, kecelakaan kerja, dan hilangnya sumber penghidupan, maka pembangunan kehilangan makna sosialnya.
Sebaliknya, jika negara memberikan ruang legal kepada masyarakat, perusahaan memperoleh kepastian usaha, lingkungan mendapatkan perlindungan, dan seluruh transaksi dapat diawasi, maka sumber daya alam dapat menjadi instrumen pemerataan.
Keadilan bukan berarti semua orang menerima bagian yang sama.
Keadilan berarti setiap pihak mendapatkan haknya, menjalankan kewajibannya, dan tidak ada pihak yang dikorbankan secara tidak patut.
20. Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Masyarakat untuk pengelolaan energi migas dan tambang emas rakyat dapat dikembangkan sebagai model kebijakan publik yang mempertemukan empat kepentingan besar: negara, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan hidup.
Namun, program tersebut harus dibangun dengan batas hukum yang tegas.
Pertama, penguasaan negara atas sumber daya alam tetap dipertahankan.
