Dana tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai uang bebas yang dapat digunakan untuk kegiatan lain.
Penggunaannya harus terikat pada:
- reklamasi;
- rehabilitasi;
- pemulihan kualitas air;
- pemulihan lahan;
- pemulihan ekosistem;
- pengelolaan limbah;
- dan kebutuhan pemulihan lain yang sah.
PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur antara lain persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air dan udara, pengendalian kerusakan lingkungan, limbah B3, sistem informasi lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.
