Kedua, kegiatan pertambangan rakyat harus berada dalam kerangka perizinan yang sah, termasuk IPR apabila memenuhi persyaratan hukum.
Ketiga, masyarakat diberi ruang partisipasi yang nyata, bukan sekadar dilibatkan secara simbolik.
Keempat, pengawasan harus dilakukan secara berlapis dan dilengkapi mekanisme independen.
Kelima, seluruh penerimaan dan pengeluaran yang relevan harus transparan dan dapat diaudit.
Keenam, indikator lingkungan harus berbasis data ilmiah.
Ketujuh, kegiatan pertambangan emas rakyat harus diarahkan pada pengurangan dan, jika memungkinkan, penghapusan penggunaan merkuri serta penerapan teknologi yang lebih aman.
Kedelapan, masyarakat harus memperoleh manfaat ekonomi yang legal dan terukur.
Dengan model tersebut, pemerintah tidak hanya datang ketika rakyat dianggap melanggar hukum. Pemerintah hadir sejak awal untuk membuka jalan legalitas, membangun kapasitas, melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menindak rakyat yang lemah. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat hukum bekerja adil: tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga membuka jalan yang sah bagi rakyat untuk hidup, bekerja, dan memperoleh kesejahteraan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan migas dan pertambangan bukan hanya berapa banyak minyak yang diangkat atau emas yang diproduksi.
Ukuran yang lebih penting adalah:
berapa banyak kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik, berapa banyak lingkungan yang berhasil diselamatkan, dan seberapa besar kekayaan alam dikelola secara jujur untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Daftar Rujukan Utama
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah antara lain dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perkembangan putusan pengujiannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
- World Health Organization, Environmental and Occupational Health Hazards Associated with Artisanal and Small-Scale Gold Mining.
- World Health Organization, Developing Public Health Strategies for Artisanal and Small-Scale Mining within the Minamata Convention on Mercury.
- United Nations Environment Programme, Mitigating Mercury Emissions from Artisanal and Small Scale Gold Mining in Indonesia.
- Badan Geologi Kementerian ESDM, Sumber Daya dan Cadangan Mineral serta Batubara Indonesia Tahun 2025.
- Kementerian ESDM, Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Rahayu, D. P. & Faisal, F. (2021), “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 337-353. (Penulis adalah Pengurus MW KAHMI Sumut 2026-2031 Bidang SDM dan Kehutanan)
