4. Migas: Masyarakat Bukan Pemegang Kuasa Pertambangan, tetapi Berhak atas Manfaat dan Pengawasan Publik
Berbeda dengan pertambangan rakyat, sektor migas mempunyai karakter hukum dan teknis yang lebih ketat. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu dasar hukum utama pengelolaan sektor migas.
Karena itu, konsep “pengelolaan bersama” dalam sektor migas harus dirumuskan secara hati-hati.
Masyarakat atau lembaga masyarakat tidak dapat secara sepihak mengambil alih kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas tanpa mekanisme hukum dan perizinan yang berlaku.
Namun masyarakat dapat dilibatkan melalui:
- pengawasan sosial;
- pemantauan dampak lingkungan;
- forum komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan badan usaha;
- program pemberdayaan ekonomi lokal;
- penyediaan tenaga kerja dan jasa lokal yang memenuhi standar;
- pengawasan transparansi program sosial;
- pemantauan pemulihan lingkungan;
- mekanisme pengaduan masyarakat;
- pengembangan usaha mikro dan koperasi di sekitar wilayah operasi; dan
- penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pesaing perusahaan atau pemerintah, melainkan sebagai pemilik kepentingan publik yang sah.
5. Persoalan Utama: Ketika Rakyat Berhadapan dengan Kekayaan Alam
Persoalan pertambangan rakyat sering kali tidak sederhana.
Seorang masyarakat yang masuk ke kawasan tambang belum tentu berniat melawan hukum. Bisa jadi ia sedang mencari nafkah karena tidak mempunyai pilihan ekonomi lain.
Akan tetapi, kebutuhan ekonomi tidak otomatis menghapus kewajiban hukum.
Demikian pula sebaliknya, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada tindakan represif tanpa menawarkan jalan keluar yang legal dan ekonomis.
Di sinilah prinsip keadilan korektif dan keadilan distributif menjadi penting.
Keadilan korektif berarti negara menindak kegiatan yang merusak lingkungan, membahayakan keselamatan, atau melanggar hukum.
