4. tingkat risiko;
5. rekomendasi;
6. batas waktu perbaikan;
7. pihak yang bertanggung jawab;
8. bukti tindak lanjut.
Dengan demikian, pengawasan berubah dari sekadar “kontrol administratif” menjadi mekanisme pertanggungjawaban publik berbasis data.
14. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Masyarakat harus mempunyai saluran pengaduan yang mudah.
Setiap pengaduan harus memiliki:. Nomor laporan - tanggal - lokasi - substansi - verifikasi - tindak lanjut - keputusan - status penyelesaian.
Pengadu tidak boleh dipersulit hanya karena mengkritik kegiatan usaha.
Dalam konteks perlindungan lingkungan, rezim hukum lingkungan Indonesia juga mengenal perlindungan terhadap pihak yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memberikan penafsiran bersyarat terhadap perlindungan dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Prinsip tersebut memperkuat gagasan bahwa partisipasi publik bukan gangguan terhadap pembangunan.
Partisipasi publik adalah bagian dari pembangunan yang sehat.
15. Mencegah Korupsi dan Konflik Kepentingan
Pengelolaan sumber daya alam memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, sistem pengawasan harus dirancang untuk mengurangi ruang bagi: